Jambicorner.com – Ditengah penangkapan Gubernur Riau Abdullah Wahid bersama sembilan pejabat lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu gelombang reaksi dari berbagai daerah.

Seperti di Jambi, Fauzan selaku aktivis Jambi mendesak KPK agar membuka cabang baru di Provinsi Jambi untuk mempercepat pengawasan dan penindakan terhadap dugaan korupsi di daerah tersebut.

Tonton juga: https://youtu.be/HvD2uHnI4To?si=0rNijx7Si3yp02t0

Fauzan menyampaikan pernyataannya langsung di depan kantor KPK, Jakarta. Ia mengaku sudah 17 hari berada di ibu kota untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Jambi, khususnya terkait proyek multiyears Provinsi Jambi yang memakan nilai fantastis diperkirakan senilai Rp1,5 triliun yang dinilainya sarat kepentingan.

“Hari ini termasuk hari ke-17 saya berada di Jakarta. Saya menyuarakan kegelisahan masyarakat Provinsi Jambi terkait mega proyek multi years dengan anggaran besar Rp1,5 triliun. Tapi proyek itu rapuh oleh keserakahan dan bagi-bagi kepentingan,” ujar Fauzan, Senin (3/11/2025).

Tonton juga: https://youtu.be/_tu6aErFd-U?si=h_-9_YYexG3s7l4P

Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengawal kasus ini. Fauzan mengaku telah menyurati Menteri Dalam Negeri, Presiden melalui Sekretariat Negara, hingga Kejaksaan Agung. Bahkan, ia sudah empat kali mendatangi kantor KPK untuk menyerahkan data dan melakukan dialog langsung dengan pihak komisi antirasuah.

“Ke KPK ini bukan kali pertama. Sudah empat kali saya datang ke sini. Kami bukan hanya aksi, tapi juga berdiskusi. Hampir dua jam saya berdialog dan memberikan keterangan tentang persoalan di Provinsi Jambi,” katanya.

Fauzan menambahkan, dari hasil pertemuannya, pihak KPK juga sudah memegang sejumlah data penting terkait indikasi korupsi dalam proyek tersebut. Ia bahkan menyebut, dari pernyataan lisan pihak KPK, sudah ada beberapa nama yang terdeteksi terlibat dalam kasus dugaan penyimpangan tersebut.

Tonton juga: https://youtu.be/dqPDFYigoFs?si=ml1HzxlonDc0WYuU

“Sebelum saya memberikan data, mereka sudah punya data yang lebih lengkap. Bahkan ada beberapa nama disebut langsung dari lisan mereka. Sekarang tinggal menunggu momentum,” ungkapnya.

Fauzan menyebut, KPK berharap Jambi belajar dari pengalaman masa lalu, terutama kasus ketuk palu RAPBD Provinsi Jambi yang pernah menyeret mantan gubernur dan sejumlah anggota DPRD ke meja hijau.

“Mereka berharap Jambi lebih berbenah, mengambil ibrah dari kasus-kasus sebelumnya, dan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Fauzan meminta agar KPK mendirikan cabang atau perwakilan di Provinsi Jambi untuk memperkuat pengawasan dan mempercepat penanganan kasus dugaan korupsi daerah.

“Saya berharap KPK segera membuka cabang di Jambi. Kalau mereka tak bisa menyelesaikan kasus indikasi korupsi multiyears di Jambi, biar kami saja yang jadi komisionernya,” katanya disertai tawa ringan.

Tonton juga: https://youtu.be/QOKHNPtMpjg?si=OR3aIN4xy1NBmEkB

Di akhir pernyataannya, Fauzan mengajak masyarakat untuk terus mendukung gerakan antikorupsi dan mendoakan agar Jambi bisa menjadi provinsi yang lebih bersih dan transparan. “Mari kita doakan dan dukung gerakan dari hati nurani rakyat ini. Salam pergerakan!,” tutupnya.