Jambicorner.com – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jambi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Suara Rakyat Jambi menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (17/9/2025).
Aksi tersebut menuntut transparansi penggunaan anggaran daerah dan peningkatan kinerja DPRD sebagai lembaga pengawas kebijakan publik.
Sejak pagi, massa sudah berkumpul di depan gedung dewan sambil membawa berbagai spanduk bertuliskan “Suara Mahasiswa untuk Rakyat” dan “DPRD Harus Transparan.” Meski hujan deras mengguyur, semangat mahasiswa tak padam. Mereka tetap bertahan dan menyampaikan aspirasi dengan damai.
Sekitar pukul 11.00 WIB, Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, turun langsung menemui para mahasiswa. Dengan mengenakan jas hujan sederhana, Hafiz berdialog langsung dengan para peserta aksi di halaman gedung DPRD. Kehadiran pimpinan dewan ini disambut tepuk tangan dan sorak gembira dari mahasiswa yang mengapresiasi sikap terbuka tersebut.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan penting seperti transparansi APBD, peningkatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah, serta evaluasi terhadap proyek-proyek yang dinilai tidak efektif. Mereka juga menuntut agar DPRD lebih aktif memperjuangkan kepentingan rakyat kecil.
Menanggapi hal itu, M. Hafiz Fattah menyampaikan apresiasi atas keberanian mahasiswa menyuarakan aspirasi. Ia menegaskan bahwa DPRD Jambi tidak akan menutup diri terhadap kritik. “Kami membuka ruang dialog untuk semua pihak. Kritik dari mahasiswa adalah bahan evaluasi bagi kami untuk bekerja lebih baik,” ujarnya di tengah hujan deras.
Hafiz juga menegaskan bahwa dirinya akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa tersebut dalam rapat dewan bersama komisi-komisi terkait. “Kami akan bahas dalam forum resmi dan mendorong langkah konkret sesuai aspirasi yang disampaikan,” tambahnya.
Aksi yang berlangsung hingga siang hari itu berakhir tertib dan damai. Setelah menyerahkan dokumen tuntutan secara resmi, para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Momen ini menjadi simbol keterbukaan DPRD terhadap aspirasi masyarakat.
