Jambicorner.com – Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Batanghari berinisial MH, yang juga merupakan anggota DPRD aktif, resmi dilaporkan ke DPP Partai Gerindra atas dugaan kasus asusila bersama wakil sekretarisnya, berinisial RMS.

Kasus ini bermula saat MH dan RMS digerebek warga saat tengah berduaan di salah satu rumah di Perumahan Mitranda Dua, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, pada 30 Juli 2025 lalu. Pelaku kemudian diamankan oleh warga dan dibawa ke Kantor Satpol PP setempat.

Tonton juga: https://youtu.be/NRsgC7kqa1A?si=5iMFqaRUp04tvfGN

Meski peristiwa tersebut sempat menjadi perbincangan publik, namun hingga kini tidak tampak adanya tindakan tegas dari DPD Gerindra Provinsi Jambi. Persoalan ini disebut oleh sejumlah kader seolah hanya menjadi “angin lalu” tanpa sanksi dari pengurus provinsi.

Sekretaris DPC Gerindra Batanghari, Ridwan, akhirnya mengambil langkah tegas dengan melaporkan MH ke DPP Gerindra pada 22 Oktober 2025. Laporan tersebut disertai Mosi Tidak Percaya dari jajaran pengurus, kader, serta struktur partai di tingkat bawah.

Tonton juga: https://youtu.be/9ws3odRf__M?si=HT377gvrKkeILFPW

Menurut Ridwan, dugaan kasus ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kode etik anggota DPRD dan prinsip moral Partai Gerindra.

“Kami melakukan ini untuk menyelamatkan marwah Partai Gerindra di Batanghari. Perbuatan itu mencederai kehormatan partai dan tidak sesuai dengan AD/ART maupun sumpah kader di bawah komando Bapak Prabowo Subianto,” ujar Ridwan, Selasa (3/11/2025).

Dalam mosi tersebut, para kader juga menyoroti sikap Ketua DPD Gerindra Provinsi Jambi, Sutan Hadil Mahendra, yang dinilai tidak berani memberikan sanksi tegas terhadap MH, meski dugaan pelanggaran etika dan moral telah mencuat ke publik.

Tonton juga: https://youtu.be/G1aYeG62MyE?si=4P3xIAiMW7UWKDnY

Kondisi ini menjadi ujian berat bagi Partai Gerindra, yang kini dipimpin oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Desakan agar partai segera bertindak tegas demi menjaga marwah dan integritas organisasi pun semakin kuat terdengar di internal partai.

Selain persoalan moralitas, mosi tidak percaya tersebut juga menyoroti kinerja MH selama menjabat sebagai Ketua DPC sejak terbitnya SK kepengurusan tahun 2023. Sejumlah pengurus, dewan penasihat, dan PAC menilai MH gagal menjalankan roda organisasi serta tidak mampu membesarkan Partai Gerindra di Batanghari sesuai harapan.

Situasi ini kini menjadi perhatian serius publik dan kader partai, menunggu langkah tegas dari DPP Gerindra dalam menegakkan disiplin dan etika di internal partai.