Jambicorner.com - Penurunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp 3,7 Triliun. Aktivis menilai pemprov tak mampu kelola anggaran dengan baik atau gagal.

Penurunan ini, sebelumnya disahkan dalam rapat paripurna dengan agenda “Pembahasan Raperda APBD Provinsi Jambi Tahun 2026”. pada Sabtu (29/11/2025).

Tonton Juga: https://youtu.be/6Xe7kfjmdLY?si=7QNiKMTyCpzn7r5U

Dimana APBD Provinsi Jambi ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tahun anggaran 2025 yakni sebesar Rp 4,5 T.

Fauzan aktivis Jambi menilai penurunan ini dilandasi dengan tingginya gaya personal dari pemerintah Provinsi Jambi, tanpa memperhatikan pengelolaan anggaran dengan baik. 

Ditengah turunya anggaran, bukan berupaya meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah malah sibuk memperbaiki kantor mereka. Seperti perbaikan pada taman di hadapan kantor Gubernur Jambi, perbaikan atap Kantor Gubernur yang semestinya masih layak digunakan. 

“Provinsi Jambi hari ini seperti rumah yang semakin runtuh, tetapi pemiliknya tetap sibuk memperbaiki hal yang tidak krusial dan membuat kenyamanan untuk duduk di kursinya yang empuk tanpa memperhatikan masyarakat luas,” katanya.

Menurutnya, penurunan APBD selama beberapa tahun terakhir menunjukkan ketidakmampuan pemerintah provinsi membaca arah ekonomi dan kebutuhan daerah.

Tonton Juga: https://youtu.be/0bLc3hrnOnc?si=7IvNnBzhYIDLbAGt

Pemerintah terlihat menjalankan roda birokrasi seperti tidak ada krisis fiskal. Seakan-akan merosotnya APBD adalah hal biasa padahal publik melihatnya sebagai sinyal bahaya, bahkan sinyal kegagalan manajemen.

“Banyak warga mempertanyakan, saya beranggapan itu hal wajar jika mereka bertanya. Bagaimana mungkin APBD terus turun, tapi tidak ada terobosan dibuat?,” bebernya.

Begitupun pemprov Jambi seolah budak atau tutup telinga terhadap kritikan. Sementara kritikan muncul karena masyarakat merasa gubernur tidak membaca apa yang sebenarnya dibutuhkan mereka atau daerah.

Seperti penurunan APBD yang merupakan peringatan keras, tetapi pemerintah terkesan tidak memberikan reaksi cepat atau strategi besar untuk membalik keadaan.

“Terlihat proyek-proyek internal lebih banyak diperhatikan dibanding kebutuhan masyarakat, wajar jika publik menilai bahwa kepemimpinan hari ini kurang responsif dan kurang adaptif,” tandasnya.

Tonton Juga: https://youtu.be/z_GSXoeWXJ4?si=qZ747t-vB_FvsqQm

Ia melihat potensi-potensi yang ada di Jambi sangatlah besar, tetapi potensi tidak berarti apa-apa jika anggaran terus menurun sementara fokus pembangunan tidak diarahkan kepada kebutuhan nyata masyarakat.

Selain itu, dia mengajak pemerintah untuk belajar berbenah diri, membuka kuping untuk mendengar suara rakyat, membuka mata agar melihat keresahan rakyat.

“Pemerintah harus berbenah. Jika tidak, sejarah akan mencatat bukan hanya penurunan APBD, tetapi penurunan kualitas kepemimpinan,” tandasnya.