JAMBICORNER.COM, KERINCI- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kerinci-Sungai Penuh turut hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara yang diselenggarakan oleh Polres Kerinci pada Senin (1/7/2025).
Kehadiran HMI menjadi bentuk penghormatan atas peran Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah, sekaligus sebagai momentum reflektif untuk mengevaluasi kinerja penegakan hukum dan keamanan publik di daerah.
Ketua Umum HMI Komisariat Tarbiyah, Rahul Firmana, menegaskan bahwa peringatan HUT Bhayangkara tidak boleh sekadar bersifat seremonial.
Ia menilai, momen ini seharusnya menjadi ruang evaluasi menyeluruh bagi institusi kepolisian dalam menjawab tantangan zaman, seperti digitalisasi kejahatan, peredaran narkoba, dan meningkatnya kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil.
“Kami hadir sebagai mitra kritis. HMI siap bersinergi dengan kepolisian dalam menjaga keamanan daerah, tetapi juga akan tetap bersuara ketika terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum,” tegas Rahul.
Lebih lanjut, HMI mendorong Polres Kerinci untuk lebih responsif terhadap persoalan masyarakat, seperti transparansi dalam penanganan kasus, peningkatan kualitas layanan publik, serta penindakan tegas terhadap oknum aparat yang melakukan pelanggaran.
Dalam kesempatan tersebut, HMI juga menyerukan agar peringatan HUT Bhayangkara ke-79 menjadi tonggak perubahan menuju institusi Polri yang profesional, humanis, dan dekat dengan rakyat.
Menurut HMI, perubahan tidak cukup diwujudkan dalam slogan semata, tetapi harus dibuktikan melalui kerja nyata dan reformasi internal yang konsisten.
HMI turut mengingatkan bahwa dalam negara demokratis, kritik adalah bagian penting dari kontrol publik. Polri tidak boleh alergi terhadap kritik. Keterlibatan masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, adalah bentuk kepedulian yang bertujuan mendorong perbaikan sistemik.
Peringatan HUT Bhayangkara tahun ini mengusung tema “Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. HMI menyambut baik tema tersebut, namun menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan bermakna tanpa jaminan keadilan hukum yang merata.
