JAMBICORNER.COM, JAMBI - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kerinci Sungai Penuh ungkap indikasi praktik penyelewengan BBM oleh pelangsir bekerjasama dengan pihak SPBU yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, yang berdampak terhadap kelangkaan BBM.

Gufron, salah satu pengurus HMI Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah, mengatakan sejumlah SPBU di Sungai Penuh dan Kerinci seolah sengaja memprioritaskan pelangsir ketimbang masyarakat umum dan sopir angkutan.

Hal ini tampak di sepanjang jalan depan SPBU dimana Truck-Truck antrian panjang berhari-hari untuk mendapatkan BBM jenis Bio Solar. 

"Padahal masyarakat sudah antre sejak subuh, tapi ketika giliran, BBM sudah mau habis. Anehnya, pelangsir selalu dilayani lebih dulu, bahkan bisa bolak-balik mengisi," kata Gufron geram.

Menurutnya, para pelangsir telah beroperasi lama dengan berbagai modus, baik menggunakan mobil pribadi, sepeda motor modifikasi, bahkan jerigen yang dibawa terang-terangan.

Adapun indikasi praktik ini di SPBU Sungai Liuk, Kumun, Pelayang Raya, dan Siulak. Begitupun untuk pengisian yang menggunakan jerigen biasanya dilakukan di malam hari.

"Kalau mau tangkap pelangsir, sangat mudah. Ciri-cirinya jelas, datang setiap hari, bawa jerigen, dan mobilnya itu-itu saja. Tapi anehnya, tidak pernah tersentuh hukum," tegas Gufron.

Sementara praktik ini sangat berdampak terhadap warga, yang harus menunda aktivitas usaha atau bahkan tidak bisa bekerja karena sulit mendapatkan BBM bersubsidi.

"Kami tidak menolak subsidi, tapi ini bukan subsidi untuk rakyat, melainkan untuk pelangsir," paparnya.

HMI Kerinci-Sungai Penuh mendesak agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh SPBU yang terindikasi menyelewengkan BBM subsidi. Mereka juga menuntut keterlibatan Pertamina dalam mengawasi distribusi di lapangan.

"Selama ini pelangsir seperti dilindungi. Tidak ada penertiban, tidak ada tindakan. Apakah pemerintah daerah dan aparat hukum sengaja menutup mata?,"sindir Gufron.

Masalah pelangsir BBM subsidi bukan hal baru di Kerinci-Sungai Penuh, namun jika terus dibiarkan, ini bukan sekadar pelanggaran administratif melainkan skandal yang mengakar dan merugikan negara serta rakyat.

HMI menyatakan akan terus memantau dan memantau pemerintah serta APH agar bertindak membela hak Masyarakat yang dirampas atas BBM Subsidi.