DPRD Tanjab Barat Gelar Rapat Paripurna Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden

DPRD Tanjab Barat Gelar Rapat Paripurna Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden

JAMBICORNER.COM, KUALATUNGKAL - Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Preisden Republik Indonesia(RI).

Dalam rapat yang dihadiri anggota dan ketua DPRD Tanjab Barat, Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat, Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan, para perangkat organisasi perangkat daerah (OPD) dan Fokompimda.

Ketua DPRD Abdullah mengatakan saat membuka rapat menyampaikan bahwa, DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menggelar rapat paripurna dalam agenda untuk mendengarkan pidato kenegaraan presiden RI dalam rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 78.

“Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan presiden RI ini merupakan agenda nasional, sangat penting kita ikuti dengan mendengarkan langsung di Sidang tahunan MPR, bersama DPR dan DPD RI tahun 2023,” Katanya.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 akan dihadiri secara fisik 100 persen oleh seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI, MPR RI, DPD RI serta Presiden dan Wakil Presiden.

“Para tamu undangan yang hadir antara lain, pimpinan lembaga negara, mantan presiden dan wakil presiden, menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, duta besar negara sahabat, para mantan Pimpinan MPR/DPR/DPD RI, serta tamu undangan lainnya,” ujar Ketua MPR RI.

Ketua MPR RI menegaskan bahwa rangkaian sidang kali ini dilakukan secara efektif dan efisien dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Presiden Joko Widodo sepakat dengan MPR, DPR, dan DPD agar pelaksanaan Sidang Tahunan MPR sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dibuat secara sederhana, efektif, dan efisien. Sehingga tidak memakan waktu terlalu lama. Terpenting pesannya tersampaikan kepada masyarakat,” pungkas Bambang Soesatyo.

“Pembangunan dari desa pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan total mencapai Rp593 triliun dari tahun 2015—2023,” kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI.

Selain melalui dana desa, Presiden menyatakan Pemerintah telah meletakkan pondasi berupa pembangunan infrastruktur dan konektivitas guna menaikkan daya saing kita.

Menurut Presiden langkah itu telah menuai hasil positif, mengingat daya saing Indonesia meningkat dari peringkat 44 menjadi 34 pada 2022 berdasarkan International Institute for Management Development (IMD).

“Ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia,” ujar Jokowi.

Sejalan dengan itu, lanjut Presiden, Pemerintah juga secara konsisten melakukan reformasi struktural khususnya dalam hal penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi.

“Semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan,” katanya.

Sebelumnya, Presiden juga menyampaikan keyakinannya bahwa kebijakan hilirisasi industri sumber daya alam (SDA) akan mampu meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia hingga dua kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

Presiden menyebut pendapatan per kapita Indonesia yang berada di angka Rp71 juta pada 2022 akan meningkat dua kali lipat menjadi Rp153 juta (sekira 10.900 dolar AS) dalam 10 tahun ke depan, Rp217 juta (sekira 15.800 dolar AS) dalam 15 tahun mendatang, dan Rp331 juta (sekira 25.000 dolar AS) pada 22 tahun nanti.

Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI dalam Sidang Tahunan 2023 yang turut dihadiri Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, dan Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz.

Turut hadir pula Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, para menteri kabinet Indonesia Maju, para ketua partai politik dan pejabat negara lainnya. (*)