Sambangi Bagian Perencanaan Dirjen GTK Mendikbudristekbud, Komisi I DPRD Tanjab Barat dan OPD Suarakan Kebutuhan Guru

Sambangi Bagian Perencanaan Dirjen GTK Mendikbudristekbud, Komisi I DPRD Tanjab Barat dan OPD Suarakan Kebutuhan Guru

JAMBICORNER.COM, TANJABBARAT - Rombongan Komisi 1 DPRD Kab. Tanjab Barat Bersama Dinas Pendidikan serta guru honorer, yang mengunjungi Kemendikbud Ristek RI di Jakarta akhirnya bertemunya dengan Bagian Perencanaan Ditjen Guru dan Tenaga Teknis (GTK) Kemendikbud.

Dalam pertemuan yang digelar kemarin, Komisi 1 mendesak agar Kemendikbud segera membuka penerimaan P3K, khususnya formasi guru. Jamal Darmawan Sie selaku anggota Komisi 1 menyampaikan kebutuhan guru harus segera diatasi karena tenaga honor saat ini berharap kepada Pemerintah Pusat agar tetap memperhatikannya, termasuk Pemkab Tanjung Jabung Barat agar segera dapat diangkat menjadi P3K.

"Sebanyak 1635 Guru honorer menanti pembukaan kembali pengangkatan P3K di bidang Pendidikan. Karena Pemkab Tanjab Barat sudah mengalokasikan anggaran untuk honor P3K tersebut," ungkapnya.

Bagian perencanaan Dirjen GTK, Diah memberikan apresiasi dan menyambut baik kehadiran Anggota DPRD beserta OPD langsung berkoordinasi ke Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan karena kami butuh informasi dari daerah.

"Dalam hal untuk pemenuhan guru secepatnya akan diangkat melalui jalur P3K, sebab untuk pembayaran honor P3K telah dianggarkan di APBD namun kami mohon maaf saat ini masih dalam tahap proses penyempurnaan regulasi agar kelemahan penerimaan P3K tahun sebelumnya dapat di perbaiki agar tidak ada lagi permasalahan yang akan timbul di kemudian hari," sebutnya.

Dalam pertemuan disampaikan beberapa

Poin penting dari Kemendikbud Ristek, yaitu 

1. Penerimaan P3K akan dibuka kembali namun sampai saat ini regulasi masih dalam tahap pembicaraan antar Kelembagaan yaitu Kemendikbud Ristek, KemenPanRB, Kemenkeu dan lainnya.

2. Terkait honorer tidak linear diberikan solusi tetap dapat diangkat sebagai P3K dengan catatan berkemungkinan tidak di tempat asal namun dilihat dari kuota pengangkatan berdasarkan formasi.

3. Untuk tata cara pengangkatan tahun 2023 bisa terjadi perubahan namun saat aturan nya belum selesai.

4. Yang lulus TP pada tahun 2022 tetap wajib daftar ulang dari awal.

Jamal Darmawan menghimbau agar para honorer untuk bersabar sambil menunggu regulasi dan lainnya. "Namun kami DPRD khususnya Komisi 1 akan mengawal agar penerimaan dapat dilakukan secepatnya," tandasnya.

Rombongan komisi 1 DPRD Tanjabbar yang pimpin langsung oleh Sekretaris Komisi 1 Hasbi dari Partai Bulan Bintang selaku Pimpinan Rombongan beserta anggota Nurcholis, Hj. Erliani, Jamal Darmawan Sie, Rayun dan Nelly didampingi Plt. Kadis Dikbud dan Kaban BKPSMD juga Kabid dan Kasi serta perwakilan dari guru honorer.(*/seb)