Jambicorner.com – Aksi unjuk rasa dengan simbol keranda kembali digelar oleh Koalisi Rakyat Bergerak (KRB) di depan Kantor Gubernur Jambi, Jumat (21/11/2025).

Dalam aksinya, massa tak hanya memikul keranda sebagai simbol matinya keadilan, tetapi juga membacakan Surah Al-Fatihah sebagai bentuk doa dan keprihatinan atas kondisi pemerintahan di Provinsi Jambi.

Tonton Juga: https://youtu.be/6Xe7kfjmdLY?si=37j6GTJcR0lKvs-v

Aksi bertajuk “Jumat Keramat” ini berlangsung damai. Massa aksi yang didominasi mahasiswa itu memulai long march dari Simpang Bank Indonesia menuju Kantor Gubernur Jambi.

Selama perjalanan, mereka melantunkan zikir layaknya mengiringi jenazah, sembari membawa replika keranda bertuliskan “Matinya Keadilan di Pemerintah Provinsi Jambi.”

Sesampainya di depan Kantor Gubernur Jambi, massa berhenti dan melakukan pembacaan Surah Al-Fatihah bersama-sama. Tindakan itu menjadi simbol duka cita mendalam atas apa yang mereka sebut sebagai “matinya nurani pemerintah” terhadap keadilan dan aspirasi rakyat.

Tonton Juga: https://youtu.be/gcOvMYqV2X8?si=7cuaiQV7AKQrT-MC

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un, telah meninggalnya keadilan dan harapan masyarakat Provinsi Jambi,” teriak salah satu orator, Dery Anandia, di hadapan aparat kepolisian dan Satpol PP yang berjaga di lokasi.

Sementara itu, Fauzan, perwakilan massa yang memimpin pembacaan ayat suci Al-Qur’an, mengatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jambi yang dianggap gagal memenuhi janji-janji keadilan sosial.

“Aksi ini adalah simbol matinya keadilan, harapan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Provinsi Jambi,” ujar Fauzan.

Tonton Juga: https://youtu.be/e1ApEBRHp2o?si=4UOo5a2r8Yob2OQr

Selain itu, ia juga mengakui, dalam akasi itu tidak ditemui oleh Gubernur Jambi untuk mendengarkan aspirasi yang di bawaknya. 

"Tidak ditemui pemerintah, lah model pekak bae pemerintahan ne kalo soal suara rakyat," tandasnya. 

Koalisi Rakyat Bergerak menegaskan bahwa aksi serupa akan terus dilakukan jika pemerintah tidak segera menunjukkan perubahan nyata dalam kebijakan yang berpihak pada masyarakat.