BEKABAR.ID, TANJABBARAT - Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, H. Abdullah, SE, turut menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Senin (8/7). Acara ini berlangsung di Jakarta Convention Centre (JCC).

Selain H. Abdullah, acara ini juga dihadiri oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya termasuk Wakil Presiden Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, jajaran para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan pejabat tinggi madya dan pratama di lingkup BPK RI, para kepala daerah, serta pers dan tamu undangan lainnya.

Penyerahan LHP ini merupakan bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Presiden Joko Widodo menerima LHP LKPP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya sejak LKPP 2016 oleh BPK RI.

"Penggunaan APBN dan APBD adalah suatu kewajiban. Ini uang rakyat, uang negara. Kita harus sadar menggunakan dan menjalankan APBN dan APBD secara baik serta mempertanggungjawabkannya," tegas Presiden Joko Widodo.

Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA, menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPP 2023 mencakup laporan bendahara umum negara dan 84 laporan kementerian/lembaga. Dari 84 laporan tersebut, 80 memperoleh opini WTP, sementara 4 lainnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

H. Abdullah mengungkapkan bahwa penyerahan LHP ini sangat penting untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di seluruh instansi pemerintah. "Penyerahan LHP ini adalah langkah penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah," ujarnya.

Dengan penyerahan LHP ini, diharapkan seluruh instansi pemerintah dapat terus meningkatkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap pemerintah. (*)