JAMBICORNER.COM, JAMBI - Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah, memberikan tanggapan terkait isu buka tutup jalur sungai bagi angkutan batubara yang melintas di perairan Sungai Batanghari pasca terjadinya insiden penabrakan tiang fender di Jembatan Batanghari pada rabu 23 Januari 2025 yang lalu.

M Hafiz menegaskan bahwa hingga saat ini, pihaknya tidak mengetahui adanya pengeluaran izin untuk jalur sungai tersebut.

"Sampai hari ini, kita belum ada kejelasan terkait aturan dibuka atau ditutup. Yang jelas, informasi terakhir yang saya terima adalah tetap ditutup," ujar M Hafiz dalam wawancara singkat pada Minggu (11/2/2025).

M Hafiz juga mengaku tidak dilibatkan dalam pertemuan antara Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) dan Satgas Was Gakkum yang menghasilkan keputusan terkait uji petik jalur sungai tersebut. “Kami tidak dilibatkan dalam pertemuan itu,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Ansori, juga menilai bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam pertemuan antara pemerintah Provinsi Jambi, Satgas Was Gakkum, dan pihak PPTB terkait pembukaan jalur sungai. “Coba cek absensi, apakah ada anggota DPRD yang menandatangani? Artinya, kami tidak dilibatkan dalam proses ini,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (9/2/2025).

Sebelumnya, Wakil Ketua Satgas Was Gakkum Provinsi Jambi, Johansyah, menyatakan bahwa angkutan sungai untuk batubara sudah mulai dibuka kembali, meskipun secara bertahap. Pembukaan jalur ini dilakukan setelah uji petik yang diadakan pada 25 Januari 2025 lalu, dengan tujuan untuk mengoperasikan kembali jalur sungai pasca insiden penabrakan tiang fender di Jembatan Muara Tembesi.

Johansyah juga menambahkan bahwa pihak PPTB bersama dengan beberapa instansi terkait, termasuk Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ditpolairud Polda Jambi, dan BPJN Jambi, hadir dalam uji petik tersebut dan sepakat untuk membuka kembali jalur sungai secara bertahap.

Polemik Prioritas Batubara di Provinsi Jambi

Isu ini mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, salah satunya dari tokoh masyarakat Nasroel Yasir, yang menilai bahwa angkutan batubara menjadi prioritas utama pemerintah Provinsi Jambi meskipun kontribusinya terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan rakyat masih dipertanyakan. Menurut Nasroel, keberpihakan pemerintah terhadap angkutan batubara semakin terasa dengan adanya kebijakan buka tutup jalur sungai dan pembentukan tim Satgas Was Gakkum yang seakan mengutamakan kelancaran angkutan batubara.

"Kami heran dengan sikap Pemprov yang sangat mendukung batubara, padahal banyak sektor lain yang juga berkontribusi terhadap daerah. Apa sebenarnya yang ada di balik kebijakan ini? Kenapa batubara sampai dijadikan primadona?" kata Nasroel Yasir dengan nada penuh pertanyaan.

Ia juga menyoroti lemahnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait angkutan batubara, terutama dengan adanya kebijakan buka tutup izin melintas. "Jalur khusus untuk batubara juga belum ada kejelasan. Kebijakan ini hanya akan membingungkan masyarakat," lanjutnya.

Nasroel Yasir juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait manfaat batubara bagi daerah, terutama terkait kontribusinya terhadap pendapatan daerah. "Kami belum pernah mendengar angka pasti mengenai kontribusi batubara terhadap pendapatan daerah. Apa yang sebenarnya diinginkan dari batubara ini?" tandasnya.

DPRD Diminta Cermat dalam Mengambil Sikap

Menyikapi polemik ini, Nasroel Yasir meminta DPRD Provinsi Jambi untuk lebih tegas dalam menyikapi kebijakan pemerintah terkait batubara. "DPRD harus cermat dan tidak terlibat dalam kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," ujarnya.

Menurutnya, meskipun angkutan batubara sering diklaim untuk kepentingan pasokan PLN, kenyataannya di Jambi sering terjadi pemadaman listrik. "Kita perlu pertanyakan, apa sebenarnya yang diinginkan dari batubara ini jika masih banyak persoalan dengan pasokan listrik?" tandas Nasroel.

Polemik mengenai angkutan batubara ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat Jambi.