JAMBICORNER.COM, TANJABBARAT - Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak cukup dimaknai sebagai agenda tahunan. Nilai-nilai Pancasila perlu tercermin dalam kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran, hingga pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal itu menjadi sorotan Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Hamdani, dalam momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Kamis (1/10/2026).
Hamdani menegaskan, Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan atau sekadar diingat melalui upacara. Sebagai dasar negara, nilai-nilainya harus menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan.
“Pancasila harus hadir dalam tindakan nyata. Dalam pemerintahan, itu bisa diwujudkan melalui kebijakan yang adil, pelayanan yang tidak membeda-bedakan masyarakat, serta penggunaan anggaran yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” demikian konsep pernyataan Hamdani.
Menurutnya, semangat persatuan juga perlu diwujudkan melalui sikap saling menghargai di tengah keberagaman masyarakat Tanjung Jabung Barat. Perbedaan latar belakang tidak boleh menjadi penghalang dalam membangun daerah.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan nilai keadilan sosial sebagai perhatian dalam pelaksanaan pembangunan. Program pemerintah, kata dia, semestinya mampu menjangkau masyarakat secara merata, termasuk kelompok yang membutuhkan perhatian lebih.
“Ukuran pengamalan Pancasila bukan hanya bagaimana kita memperingatinya, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan keadilan, mendapatkan pelayanan yang baik, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pembangunan,” lanjut konsep pernyataan tersebut.
Dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 yang mengusung tema nasional Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, Hamdani turut membacakan naskah ikrar kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Upacara berlangsung di halaman Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat dan dipimpin Wakil Bupati Katamso sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut diikuti unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran kepala OPD, ASN, PPPK, serta tamu undangan lainnya.
Peringatan tersebut menjadi pengingat bahwa pengamalan Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Tantangannya adalah memastikan nilai persatuan, kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari.(*)
