JAMBICORNER.COM JAMBI- Anggota DPRD Provinsi Jambi usulkan pemberhentian sementara terhadap operasi minyak dan gas (migas) yang dikelola oleh petrochina, hingga ada kejelasan mengenai pembagian PI 10 %. 

Usulan ini disuarakan oleh Hambali dari fraksi Gerindra dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, dengan agenda Penandatangan Nota Kesepakatan Antara Pimpinan DPRD Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi Tentang Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2029. 

“Kita meminta ini di hentikan, sampai ada kejelasan mengenai PI 10 %. Sepakat kawan -kawan?,” tanya Hambali dalam forum resmi itu, kepada sejumlah anggota dewan yang hadir. 

Usulan yang disampaikan oleh Hambali setelah sambutan Gubernur Jambi Al Haris, mendapat jawaban yang kompak oleh sejumlah anggota dewan lainnya. “Sepakat,” jawab dewan di ruang paripurna. 

Namun, usulan ini tidak ditanggapi serius oleh pimpinan, sehingga usulan ini tidak disahkan pada paripurna itu.

Terpisah, Hambali menegaskan, usulan yang disampaikannya untuk menepis isu liar yang beredar di tengah masyarakat Jambi yang menyatakan ada permainan, antara anggota dewan maupun Gubernur Jambi bersama pihak migas atau Petrochina.

“Setelah PI 10 ada kejelasan, ya kita persilakan mereka ingin beroperasi kebalai. Kita tidak ingin ada perkataan atau kecurigaan diluar sana,” jelasnya. 

Apalagi, sambungnya pembangunan saat ini Provinsi Jambi sangat mengharapkan adanya pencairan PI 10%, sebagai penunjang pendapatan APBD Provinsi Jambi kedepannya. 

“Saat di tanya ini lh yang belum siap, ini lh, mending tutup saja dulu sampai ada kesiapan,” bebernya.