JAMBICORNER.COM, JAMBI - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria melontarkan kritikan keras dan terukur kepada Gubernur Jambi Al Haris pada saat paripurna berlangsung. Al Haris yang hadir pada paripurna, Kamis 1 Agustus 2024 tersipu malu di hadapan Anggota Dewan lainnya.
Pasalnya, Fadli Sudria merupakan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan partai pengusung Al Haris menjadi Gubernur Jambi. Fadli mengemukakan adanya defisit anggaran yang mencapai Rp 450 Miliar.
Tak sebatas itu, Fadli juga melontarkan bahas dewan tidak mau dicap sebagai Dewan PHP kata lain dari Anggota dewan yang pemberi harapan palsu.
“Kita tidak mau dicap oleh masyarakat menjadi dewan pemberi harapan palsu (PHP),” kata Fadli Sudria saat di sambangi setelah paripurna berlangsung.
Bahasa itu bukan tanpa alasan, Fadli mengatakan, Gubernur Jambi Al Haris telah menghentikan semua pembiayaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), adapun SIPD telah masuk kedalam program.
Semestinya, kata Fadli, usulan yang sudah masuk ke dalam program harus dijalankan, dan berbeda hal dengan belanja barang yang tidak masuk kedalam program usulan.
“Ini anggaran nya sudah ada, wajar kan hak dewan juga menuntut karena sudah berjanji dengan rakyat, saya pribadi nggak mau dicap sebagai dewan PHP,” bebernya lagi.
Fadli mengemukakan, adanya pemberhentian surat edaran yang semua pembiayaannya dari OPD lingkup Pemprov Jambi salah satu bentuk dan akibat dari Defisit yang mencapai ratusan miliar itu.
“Karena adanya defisit, kita belum menghitung defisit, karena APBD Perubahan kan belum 1 oktober tadi kan, nanti disitulah akan kita bicarakan,” bebernya.
Ia menambahkan, defisit terjadi lantaran pengeluaran lebih besar dibanding dengan pendapatan, semestinya, kata Fadli, Pemprov Jambi menggali potensi-potensi sumber pendapatan asli Daerah (PAD) yang ada. “Ya (tiga kali defisit) nanti di banggar baru bisa saya jawab itu, karena juga bagian dari banggar, ini baru laporan bahwa kita mengalami defisit,” paparnya.
Dari laporan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi diperkirakan sekitar Rp 450 miliar. Persoalan ini akan diremukan Fadli bersama anggota dewan lainnya.
“Mungkin di perubahan nanti kita cari pendapatan dan harus duduk bersama dewan. Yang jelas saya menuntut mewakili teman-teman semua mana Pokir-pokir dewan yang sudah masuk dalam anggaran, yang masuk dalam SIPD itu, tolong direalisasikan, karena ini menjadi prioritas,” bebernya.
Adapun untuk realisasinya, Fadli Sudria meminta untuk diselesaikan dalam 2 minggu kedepan terhitung dari hari Kamis (1/8/24). “Saya minta realisasi dua minggu ini sudah, sebelum pembahasan perubahan. Saya minta direalisasikan semua Pokok-pokok pikiran dewan,” bebernya.
