JAMBICORNER.COM, JAMBI – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terus meluas di Provinsi Jambi memicu kritik tajam terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi. Terutama terkait sikap tertutup Kepala Dinas BPBD, Bachyuni Deliansyah, yang kesulitan dihubungi oleh wartawan dan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkini mengenai penanganan karhutla.  

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, angkat bicara terkait hal ini. Ia menilai bahwa BPBD, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana, tidak memberikan informasi yang memadai mengenai perkembangan penanganan kebakaran yang semakin meluas.  

Ivan menegaskan, informasi mengenai penanganan karhutla harusnya disampaikan secara transparan, dengan update minimal setiap 24 jam. Hal ini penting untuk memastikan masyarakat mendapat informasi yang akurat dan bisa mengambil langkah yang tepat, mengingat situasi yang semakin kritis.  

"Media sudah mencoba menghubungi Kadis BPBD, namun sulit sekali dihubungi. Saya meminta Gubernur Jambi untuk segera mengevaluasi kinerja saudara Bachyuni, terutama terkait komunikasi dan keterbukaan informasi kepada publik," ujar Ivan saat dihubungi, Minggu (11/8/24).  

Lebih lanjut, Ivan mengingatkan bahwa masalah karhutla bukan hanya soal penanganan di lapangan, tetapi juga bagaimana informasi mengenai upaya tersebut disampaikan kepada masyarakat. Tanpa informasi yang jelas, masyarakat akan merasa khawatir dan cemas tentang kondisi yang sedang terjadi.  

"Saya meminta agar Kadis BPBD selalu siap memberikan informasi terkini dan tidak menghindar dari pertanyaan media. Jika memang komunikasi sulit, maka Gubernur harus segera mengambil langkah untuk mengevaluasi kinerja Kepala BPBD," tambahnya.  

Kritik ini muncul setelah banyaknya keluhan dari masyarakat yang merasa kurang mendapatkan informasi terkait upaya penanggulangan kebakaran yang semakin meluas. Sejumlah warga, seperti Heru Kurniawan dari Kota Jambi, mengungkapkan ketidakpastian mereka mengenai langkah-langkah yang sedang diambil oleh pemerintah daerah.  

"Kami nggak tahu, entah sudah sejauh mana penanganannya, entah apa yang dilakukan, kami nggak tahu," kata Heru, Kamis (10/8/24).  

Sementara itu, pihak BPBD Provinsi Jambi melalui Kadisnya, Bachyuni Deliansyah, telah berkomunikasi dengan wartawan pada awal Agustus dan mengaku sedang berada di lapangan untuk memantau situasi di Tanjung Jabung Barat. Namun, sejak saat itu, upaya-upaya untuk menghubungi Bachyuni baik melalui pesan WhatsApp maupun langsung mendatangi kantor BPBD tidak membuahkan hasil.  

Sejak Senin (7/8/24), Bachyuni tidak dapat ditemui meskipun kantor BPBD sudah didatangi beberapa kali. Bahkan, panggilan telepon dan pesan yang dikirim melalui WhatsApp tidak dijawab hingga Kamis (10/8/24).  

Situasi ini menambah kekhawatiran masyarakat akan minimnya koordinasi dalam penanganan karhutla, yang merupakan ancaman besar bagi kesehatan dan keselamatan warga Jambi. Terlebih, kebakaran tersebut tidak hanya terjadi di daerah-daerah jauh, tetapi juga mencakup area di sekitar pusat pemerintahan, seperti di depan rumah dinas Wakil Gubernur Jambi.  

Dengan meningkatnya kekhawatiran publik, Ivan Wirata kembali menekankan pentingnya evaluasi kinerja Kadis BPBD, terutama soal responsibilitas dan keterbukaan informasi dalam menangani bencana. "Kami tidak ingin penanganan karhutla ini malah berdampak buruk bagi reputasi Pemerintah Provinsi Jambi. Ini saatnya untuk lebih terbuka dan tanggap," ujar Ivan.