JAMBICORNER.COM, JAMBI - Rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Kamis, 1 Agustus 2024, berlangsung tegang saat Ketua Komisi IV, Fadli Sudria, melontarkan kritikan keras terhadap Gubernur Jambi, Al Haris. Fadli, yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan merupakan salah satu partai pengusung Al Haris, mengungkapkan masalah defisit anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 450 miliar. Kritikan ini disampaikan di hadapan anggota dewan lainnya, dan membuat Gubernur Al Haris tampak tersipu.
Fadli menegaskan bahwa anggota dewan tidak ingin dicap sebagai "Dewan PHP" (Pemberi Harapan Palsu) oleh masyarakat. Ia menyatakan bahwa dewan sudah berjanji kepada rakyat, dan kini hak dewan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disusun dan diusulkan dapat terealisasi dengan baik.
"Kita tidak mau dicap oleh masyarakat sebagai dewan pemberi harapan palsu (PHP)," ujar Fadli saat di wawancarai setelah paripurna. Ia menjelaskan bahwa salah satu alasan keluhan tersebut adalah penghentian pembiayaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) oleh Gubernur Al Haris, padahal SIPD telah dimasukkan dalam program yang harusnya dijalankan.
Fadli menambahkan, belanja barang yang tidak masuk dalam program usulan tidak menjadi masalah, tetapi usulan yang sudah masuk program dan dianggarkan harusnya diprioritaskan. "Anggarannya sudah ada, wajar kan hak dewan juga menuntut karena sudah berjanji dengan rakyat, saya pribadi nggak mau dicap sebagai dewan PHP," ungkap Fadli.
Masalah defisit anggaran menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Fadli menjelaskan bahwa defisit anggaran terjadi karena pengeluaran pemerintah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Menurutnya, Pemprov Jambi perlu menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada untuk mengatasi masalah defisit tersebut.
"Ya, defisit itu terjadi karena pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan. Nanti di pembahasan APBD Perubahan akan kita bicarakan lebih detail, dan kita akan cari solusi bersama," kata Fadli.
Dari laporan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi, defisit anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp 450 miliar. Fadli menyatakan bahwa masalah ini akan dibahas lebih lanjut bersama anggota dewan lainnya, dengan harapan agar pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan yang sudah dimasukkan dalam anggaran dapat direalisasikan.
"Mungkin di perubahan nanti kita cari pendapatan dan harus duduk bersama dewan. Yang jelas saya menuntut, mewakili teman-teman semua, agar Pokir-pokir dewan yang sudah masuk dalam anggaran dan SIPD itu, tolong direalisasikan, karena ini menjadi prioritas," ujar Fadli.
Fadli juga meminta agar realisasi anggaran dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu, terhitung sejak Kamis (1/8/24). "Saya minta realisasi dua minggu ini sudah, sebelum pembahasan perubahan. Saya minta direalisasikan semua Pokok-pokok pikiran dewan," tegasnya.
Dengan adanya kritikan tajam ini, Fadli berharap agar Pemprov Jambi dapat segera mengatasi defisit anggaran dan memastikan agar semua program yang telah disepakati dapat terealisasi tepat waktu.
