JAMBICORNER.COM, JAMBI -  Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Juwanda, angkat bicara terkait kasus 153 siswa SMKN 1 Kota Jambi yang tidak terdaftar dalam Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP). Juwanda menilai insiden ini sangat disayangkan karena menutup peluang bagi ratusan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tanpa melalui tes.

“Keadaan ini sangat disayangkan, karena menghalangi anak-anak yang berprestasi untuk mendapatkan kesempatan masuk perguruan tinggi lewat jalur prestasi tanpa tes,” ujar Juwanda saat dihubungi pada Minggu (9/2/2025).

Juwanda menilai bahwa kejadian ini disebabkan oleh kelalaian yang harus segera diselidiki lebih lanjut. "Pasti ada penyebabnya, bisa jadi kelalaian operator atau mungkin intervensi, ketidaktahuan, atau kelengahan dalam pengelolaan data," tambahnya.

Anggota DPRD ini juga menegaskan pentingnya pihak Dinas Pendidikan dan pihak sekolah untuk bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan ini. Ia mendorong agar pihak terkait segera mengambil langkah untuk meminta pusat membuka kembali sistem pendaftaran agar siswa-siswa yang terlewat bisa mendaftar ke SNBP.

“Dinas Pendidikan dan pihak sekolah harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Jangan sampai hak-hak anak-anak tersebut terampas hanya karena kelalaian. Semua pihak harus ikut bertanggung jawab,” tegas Juwanda.

Sementara itu, Rusli Kamal Siregar, yang juga mengawasi perkembangan kasus ini, mengungkapkan bahwa pihak sekolah sedang menyelidiki masalah kelalaian operator yang menyebabkan siswa-siswa tersebut tidak terdaftar. Menurut Rusli, pihak sekolah sedang berusaha agar sistem pendaftaran SNBP dibuka kembali.

“Penjelasan dari pihak sekolah sudah benar. Sekarang kami sedang berusaha agar sistem ini dibuka kembali sehingga anak-anak yang terlewat bisa ikut serta dalam seleksi,” ujar Rusli Kamal Siregar.

Kasus ini telah menimbulkan keresahan di kalangan orang tua dan siswa, yang merasa kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi telah tertutup karena masalah administratif. Sejumlah pihak berharap agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan demi masa depan pendidikan anak-anak yang terlibat.